Gambar: kemendagri.go.id

BSKDN Kemendagri Memberikan Kemudahan Dalam Pelaporan Inovasi Daerah Di Wilayah Papua

Sabtu, 22 Jun 2024

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berkomitmen untuk mempermudah pelaporan inovasi daerah di wilayah Papua pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan inovasi yang lebih signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa pihaknya akan menghimpun inovasi yang diinisiasi, diuji coba, dan diimplementasikan di wilayah Papua pada tahun 2024. "Kami melakukan hal ini untuk memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah di Papua agar dapat meningkatkan jumlah inovasi yang ada di wilayah masing-masing," ungkap Yusharto saat melakukan audiensi di Jayapura, Papua, pada Kamis (20/6/2024).

Di sisi lain, untuk daerah lainnya, penilaian inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 akan mencakup inovasi yang diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023. Kebijakan ini diambil untuk memastikan adanya kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi yang telah berjalan di berbagai daerah.

Meskipun demikian, Yusharto menyatakan bahwa pihaknya juga akan menambahkan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan penambahan tersebut, daerah dapat melaporkan inovasi yang dihasilkan dari pelatihan kepemimpinan.

"Pada tahun ini (2024), kami juga telah menambahkan fitur pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) [kepemimpinan] yang mengandung unsur inovatif. Melalui platform IID, hasil tulisan dari peserta pelatihan dapat menjadi cikal bakal inovasi di daerah masing-masing," tambahnya.

Melalui penambahan fitur baru tersebut, Yusharto optimistis laporan inovasi setiap daerah akan meningkat. Menurutnya, dengan banyaknya peserta yang dikirim daerah untuk mengikuti diklat kepemimpinan membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

"Peserta diklat kepemimpinan akan menjadi potensial untuk menyumbangkan hasil-hasil inovasinya dalam pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan ke dalam platform IID," ungkapnya.

Yusharto juga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain. Pembinaan tersebut ditujukan kepada daerah-daerah yang kurang inovatif di wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Upaya pembinaan bertujuan agar daerah-daerah tersebut dapat memiliki ekosistem inovasi yang lebih baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin berkualitas.

"Keterlibatan K/L dalam pembinaan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," tandasnya.



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Komentar